Loading...... Refresh

Tupoksi Bidang PP dan PP

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan  Pasal 8  (1)

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan merupakan unit kerja Dinas P2KB sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggunjawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas  melaksanakan pembinaan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang  Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas P2KB dan sesuai lingkup tugasnya; b. pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA  Dinas P2KB;  c. pelaksanaan DPA Dinas P2KB sesuai dengan lingkup tugasnya; d. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;      
                               8  
e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; f. pelaksanaan norma, standart, prosedur, kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;  g. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;  h. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk; i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;  j. pelaksanaan pendayagunaan tenaga PLKB;  k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; l. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi  tentang PUS, TFR, kesertaan ber- KB,  dan tahapan keluarga sejahtera; m. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; n. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas P2KB sesuai tugas dan fungsinya; dan p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.  
Pasal 9  (1) Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pemberdayaan PLKB merupakan satuan pelaksana bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dalam pelaksanaan kegiatan advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pemberdayaan PLKB yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. (2) Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pemberdayaan PLKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pemberdayaan PLKB melaksanakan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan lingkup tugasnya;   
                               9  
b. melaksanakan DPA Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pemberdayaan PLKB; d. melaksanakan kegiatan kebijakan advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pemberdayaan PLKB; e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pemberdayaan PLKB; f. melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan  advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pemberdayaan PLKB; g. menyusun peta area prioritas kerja kegiatan penyuluhan KB; h. melaksanakan kegiatan penguatan kemitraan dengan PLKB; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pemberdayaan PLKB.  
Pasal 10  (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga merupakan satuan pelaksana bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan informasi keluarga yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. (2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.  (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga melaksanakan rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan DPA Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan pengendalian penduduk dan informasi keluarga; d. melaksanakan kegiatan kebijakan pengendalian penduduk dan informasi keluarga; e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;  f. melaksanakan update data pada sistim informasi keluarga BKKBN;   
                               10  
g. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan dan data tentang PUS, TFR, kesertaan ber-KB,  dan tahapan keluarga sejahtera; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.  


  • Agenda
  • Date Title

Loading Counter...

Share...