Loading...... Refresh

Tupoksi SKPD

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan. Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat  dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  
                               2   
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).  
MEMUTUSKAN :
Menetapkan   
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.       
BAB I KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan rakyat. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Humbang Hasundutan. 9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.  
                               3  
10. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.  11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. 13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja pada SKPD. 14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinas P2KB adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 15. Total Fertility Rate yang selnjutnya disingkat TFR adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. 16. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami isteri yang isterinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. 17. Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera yang selanjutnya disingkat NKKBS adalah cara untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. 18. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB. 19. Kadis P2KB adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan. 20. Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Dinas P2KB untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 21. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah Rencana Kerja Dinas P2KB.  22. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen perencanaan tahunan Dinas P2KB. 23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen pelaksanaan anggaran Dinas P2KB.     
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  SUSUNAN ORGANISASI  Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi   Pasal 2  (1) Dinas P2KB merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. (2) Dinas P2KB dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas P2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.  
                               4  
(4) Dinas P2KB dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas P2KB; b. pelaksanaan DPA Dinas P2KB;  c. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; e. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;  f. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; g. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;  h. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;  i. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;  j. pelaksanaan pelayanan KB; k. pembudayaan dan pengembangan KB, NKKBS; l. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;  m. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan n. pembinaan kelompok jabatan fungsional.   
Bagian Kedua Susunan Organisasi  
Pasal 3  
Susunan Organisasi Dinas P2KB Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari : a. Kepala Dinas;  b. Sekretariat terdiri dari : 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan. c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari : 1. Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pemberdayaan PLKB; 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga. d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari : 1. Seksi Jaminan ber-KB dan Pembinaan Kesertaan ber-KB; 2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan. e. Kelompok Jabatan Fungsional.      
                               5   
Paragraf 1 Kepala Dinas  Pasal 4  Kepala Dinas P2KB mempunyai tugas : a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan kelompok jabatan fungsional;  
c. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas P2KB; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas P2KB.  
Paragraf 2 Sekretariat   Pasal 5  (1) Sekretariat merupakan unit kerja Dinas P2KB sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas P2KB. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:  a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas P2KB sesuai lingkup tugasnya; b. pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA  Dinas P2KB;  c. pelaksanaan DPA Dinas P2KB sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pengoordinasian penyusunan kebijakan, Renstra, program, kegiatan, dan anggaran  serta tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;  e. pengelolaan kepegawaian Dinas P2KB; f. pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; g. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; h. pelaksanaan DPA Dinas P2KB sesuai dengan lingkup tugasnya; i. pengoordinasian penyusunan  laporan keuangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; j. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga, bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,  serta hubungan masyarakat;  
                               6  
k. pengelolaan keuangan Dinas P2KB; l. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan; m. pengelolaan perlengkapan, prasarana dan sarana Dinas P2KB; n. pengoordinasian penyusunan laporan aset Dinas P2KB; o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas P2KB sesuai dengan tugas dan fungsinya. p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretaiat.   
Pasal 6  (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan  ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi Dinas P2KB yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, arsip, dokumentasi, dan kepegawaian Dinas P2KB.  (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas P2KB sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan DPA Dinas P2KB sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan, kearsipan,  dan dokumentasi serta keprotokoleran; d. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;  e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas; dan f. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas.  
Pasal 7  (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan  merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, penyusunan laporan keuangan, LAKIP, LPPD Dinas P2KB. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas P2KB sesuai dengan lingkup tugasnya;  
                               7  
b. melaksanakan DPA Dinas P2KB sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menghimpun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas P2KB; d. mengoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas P2KB; e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi  penyerapan anggaran Dinas P2KB; f. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Dinas P2KB; g. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas P2KB; h. menyusun laporan keuangan Dinas P2KB; i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Dinas P2KB; j. menghimpun bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas P2KB; k. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas P2KB; l. menghimpun bahan penyusunan laporan penyelenggaran Pemerintahan Daerah Dinas P2KB; m. menyusun laporan penyelenggaran Pemerintahan Daerah Dinas P2KB; n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas; dan o. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.   
Paragraf 3 Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan  Pasal 8  (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan merupakan unit kerja Dinas P2KB sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggunjawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas  melaksanakan pembinaan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang  Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas P2KB dan sesuai lingkup tugasnya; b. pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA  Dinas P2KB;  c. pelaksanaan DPA Dinas P2KB sesuai dengan lingkup tugasnya; d. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;      
                               8  
e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; f. pelaksanaan norma, standart, prosedur, kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;  g. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;  h. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk; i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;  j. pelaksanaan pendayagunaan tenaga PLKB;  k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; l. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi  tentang PUS, TFR, kesertaan ber- KB,  dan tahapan keluarga sejahtera; m. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; n. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas P2KB sesuai tugas dan fungsinya; dan p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.  
Pasal 9  (1) Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pemberdayaan PLKB merupakan satuan pelaksana bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dalam pelaksanaan kegiatan advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pemberdayaan PLKB yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. (2) Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pemberdayaan PLKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pemberdayaan PLKB melaksanakan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan lingkup tugasnya;   
                               9  
b. melaksanakan DPA Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pemberdayaan PLKB; d. melaksanakan kegiatan kebijakan advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pemberdayaan PLKB; e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pemberdayaan PLKB; f. melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan  advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pemberdayaan PLKB; g. menyusun peta area prioritas kerja kegiatan penyuluhan KB; h. melaksanakan kegiatan penguatan kemitraan dengan PLKB; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pemberdayaan PLKB.  
Pasal 10  (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga merupakan satuan pelaksana bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan informasi keluarga yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. (2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.  (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga melaksanakan rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan DPA Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan pengendalian penduduk dan informasi keluarga; d. melaksanakan kegiatan kebijakan pengendalian penduduk dan informasi keluarga; e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;  f. melaksanakan update data pada sistim informasi keluarga BKKBN;   
                               10  
g. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan dan data tentang PUS, TFR, kesertaan ber-KB,  dan tahapan keluarga sejahtera; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.   
Paragraf 4 Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan  Kesejahteraan Keluarga  Pasal 11  (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan unit kerja Dinas P2KB sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang  Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas P2KB sesuai lingkup tugasnya; b. pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA  Dinas P2KB;  c. pelaksanaan DPA Dinas P2KB sesuai dengan lingkup tugasnya; d. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; f. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; g. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi; h. pelaksanaan pelayanan KB; i. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja; j. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan; k. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga; l. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB; m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;    
                               11   
n. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan o. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas P2KB sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan q. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.   
Pasal 12  
(1) Seksi Jaminan ber-KB dan Pembinaan Kesertaan ber-KB merupakan satuan pelaksana bidang keluaraga berencana, pembinaan kesertaan ber-KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jaminan ber-KB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. (2) Seksi Jaminan ber-KB dan Pembinaan Kesertaan ber-KB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan kesertaan ber-KB, serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber –KB. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keluarga Berencana melaksanakan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan DPA Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan penyelenggaraan jaminan ber-KB dan pembinaan kesertaan ber-KB; d. melaksanakan kegiatan kebijakan penyelenggaraan jaminan ber-KB dan pembinaan kesertaan ber-KB; e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan jaminan ber-KB dan pembinaan kesertaan ber-KB; f. melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan jaminan ber-KB dan pembinaan kesertaan ber-KB; g. melaksanakan pembudayaan dan mengembangkan NKKBS; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas seksi Keluarga Berencana.      
                               12  
Pasal 13  
(1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan satuan pelaksana Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam pelaksanaan kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga penyelenggaraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. (2) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.  (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan DPA Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dalam bidang keluarga sejahtera; d. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan ketahanan keluarga; e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan keluarga; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.   
Paragraf 5 Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 14  
(1) Dinas P2KB memiliki kelompok jabatan fungsional analisis kepegawaian dan jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Dinas. (3) Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mempunyai etos kerja yang baik; b. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi; c. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata- rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir; d. dihormati dikalangan pejabat fungsional Dinas P2KB;   
                               13   
e. memberikan sikap keteladanan; dan f. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Dinas P2KB. (4) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dinas P2KB diatur dengan Peraturan Bupati.   
BAB III TATA KERJA  Pasal 15  Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas P2KB wajib melaksanakan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta hubungan internal dan eksternal SKPD.  
Pasal 16  Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas P2KB wajib mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien, objektif dan produktif dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas P2KB sebagai bagian dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.   
Pasal 17  Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas P2KB wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dan pimpinan masing-masing.    
Pasal 18  Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas P2KB wajib menjalankan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam hubungan internal dan eksternal.   
Pasal 19  Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas P2KB yang memangku jabatan managerial wajib mengambil tindakan sedini mungkin apabila ditemukan atau ada indikasi penyimpangan dalam lingkup tugas, fungsi  dan kewenangan serta tanggung jawab masing-masing.       
                               14   
BAB IV KEPEGAWAIAN  Pasal 20  ASN yang mengemban tugas di Dinas P2KB merupakan ASN Pemerintah Daerah.  
Pasal 21  Setiap ASN yang mengemban tugas di Dinas P2KB dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, objektif dan produktif.   
Pasal 22  Setiap ASN yang mengemban tugas di Dinas P2KB dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan prasarana dan sarana kerja secara tepat guna, tertib, teratur, bersih dan rapi.   
BAB V KEUANGAN  Pasal 23  Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas P2KB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lainnya yang sah.   
Pasal 24  Setiap penerimaan keuangan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas P2KB merupakan penerimaan Daerah dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.   
Pasal 25  Dinas P2KB dalam pelaksanaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan baik yang bersumber dari APBD, APBN atau sumber lainnya yang sah wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, ekonomis, kehati-hatian, ketelitian, tertib, kepastian dan taat azas.   
BAB VI ASET  Pasal 26  (1) Prasarana dan sarana yang dipergunakan oleh Dinas P2KB merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. (2) Dinas P2KB wajib melaksanakan pengelolaan, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip standar akuntansi pemerintah.    
                               15  
Pasal 27  Setiap penerimaan prasarana dan sarana baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak dari pemerintah pusat, swasta atau pihak lainnya melalui hibah atau bantuan merupakan penerimaan penambahan kekayaan daerah sehingga harus disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai barang milik daerah.   
BAB V KETENTUAN PENUTUP  Pasal 28  Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 240) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.   
Pasal 29  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.            
 Ditetapkan di Doloksanggul  pada tanggal 30 Desember 2016     BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,                   dto
 DOSMAR BANJARNAHOR  
Diundangkan di Doloksanggul  pada tanggal 30 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH  KABUPATEN       HUMBANG HASUNDUTAN,   
         SAUL SITUMORANG   
BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016     NOMOR 44pada tanggal     DesTARIS DAERAH KABUPATEN  


  • Agenda
  • Date Title

Loading Counter...

Share...