Tupoksi SKPD


  • Dinas P2KB merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  • Dinas P2KB dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Dinas P2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  • Dinas P2KB dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas P2KB;
  2. pelaksanaan DPA Dinas P2KB;
  3. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  4. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  5. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
  6. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  7. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
  8. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;
  9. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
  10. pelaksanaan pelayanan KB;
  11. pembudayaan dan pengembangan KB, NKKBS;
  12. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  13. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
  14. pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Kepala Dinas P2KB mempunyai tugas :

  1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
  2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan kelompok jabatan fungsional;
  3. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas P2KB;
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
  5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas P2KB.

Sekretariat Dinas P2KB mempunyai tugas :

  • Sekretariat merupakan unit kerja Dinas P2KB sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  • Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas P2KB.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas P2KB sesuai lingkup tugasnya;
  2. pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas P2KB;
  3. pelaksanaan DPA Dinas P2KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
  4. pengoordinasian penyusunan kebijakan, Renstra, program, kegiatan, dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  5. pengelolaan kepegawaian Dinas P2KB;
  6. pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  7. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  8. pelaksanaan DPA Dinas P2KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
  9. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  10. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga, bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta hubungan masyarakat;
  11. pengelolaan keuangan Dinas P2KB;
  12. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
  13. pengelolaan perlengkapan, prasarana dan sarana Dinas P2KB;
  14. pengoordinasian penyusunan laporan aset Dinas P2KB;
  15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas P2KB sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  16. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretaiat.

 

  • Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi Dinas P2KB yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, arsip, dokumentasi, dan kepegawaian Dinas P2KB.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
  1. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas P2KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. melaksanakan DPA Dinas P2KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan, kearsipan, dan dokumentasi serta keprotokoleran;
  4. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas; dan
  6. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas.
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, penyusunan laporan keuangan, LAKIP, LPPD Dinas P2KB.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
  1. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas P2KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. melaksanakan DPA Dinas P2KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. menghimpun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas P2KB;
  4. mengoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas P2KB;
  5. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran Dinas P2KB;
  6. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Dinas P2KB;
  7. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas P2KB;
  8. menyusun laporan keuangan Dinas P2KB;
  9. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Dinas P2KB;
  10. menghimpun bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas P2KB;
  11. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas P2KB;
  12. menghimpun bahan penyusunan laporan penyelenggaran Pemerintahan Daerah Dinas P2KB;
  13. menyusun laporan penyelenggaran Pemerintahan Daerah Dinas P2KB;
  14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas; dan
  15. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kelompok Jabatan Fungsional

  • Dinas P2KB memiliki kelompok jabatan fungsional analisis kepegawaian dan jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Dinas.
  • Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. mempunyai etos kerja yang baik;
  2. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
  3. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  4. dihormati dikalangan pejabat fungsional Dinas P2KB;
  5. memberikan sikap keteladanan; dan
  6. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Dinas P2KB.
  • Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dinas P2KB diatur dengan Peraturan Bupati.