Tupoksi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan


  • Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan merupakan unit kerja Dinas P2KB sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggunjawab kepada Kepala Dinas.
  • Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas P2KB dan sesuai lingkup tugasnya;
  2. pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas P2KB;
  3. pelaksanaan DPA Dinas P2KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
  4. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  5. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  6. pelaksanaan norma, standart, prosedur, kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  7. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  8. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
  9. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  10. pelaksanaan pendayagunaan tenaga PLKB;
  11. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  12. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi tentang PUS, TFR, kesertaan ber-KB,  dan tahapan keluarga sejahtera;
  13. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  14. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
  15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas P2KB sesuai tugas dan fungsinya; dan
  16. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pemberdayaan PLKB

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga